MATALENSAINDONESIA, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengambil langkah cepat dan strategis untuk memastikan keamanan dan higienitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa. Langkah ini dilakukan setelah insiden keracunan massal yang sempat menimpa ratusan siswa beberapa waktu lalu.
Kepala Satgas MBG Bandar Lampung, Wilson Faisol, yang juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sempat menempatkan Bandar Lampung pada posisi tertinggi secara nasional.
“Benar, kita pernah tertinggi se-Indonesia pada 22 September 2025 terkait jumlah siswa yang keracunan MBG,” kata Wilson, Selasa (30/9/2025).
Peristiwa tersebut melibatkan sekitar 503 siswa dari beberapa sekolah, yakni SMPN 31, SMKN 5 Bandar Lampung, dan sejumlah SD di Kecamatan Sukabumi. “Alhamdulillah pasca kejadian itu tidak ada yang fatal. Kita tangani dengan cepat, tim kesehatan langsung turun,” jelas Wilson.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot telah membentuk Satgas MBG di setiap sekolah. Satgas ini bertugas melakukan pengecekan makanan secara ketat sebelum dibagikan kepada siswa.
“Jadi sebelum makanan itu disebar, satgas sekolah yang lebih dulu melakukan pengecekan,” ujar Wilson.
Selain itu, Pemkot bersama Dinas Kesehatan Bandar Lampung juga rutin memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap hari Sabtu.
“Harapan kami, kejadian keracunan massal itu cukup sekali saja dan tidak terulang kembali. Kami terus berbenah agar siswa bisa menikmati makanan dengan aman tanpa rasa khawatir,” harap Wilson.
Sejalan dengan penguatan pengawasan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengumumkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga kecamatan sebagai percontohan: Tanjungkarang Timur, Labuhan Ratu, dan Rajabasa.
Saat meninjau lokasi pembangunan, Wali Kota Eva Dwiana menekankan agar fasilitas ini menjadi role model dalam pelaksanaan program MBG.
“Yang sudah kita tunjuk harus bisa memantau keadaan di sini, karena kita ingin menjadikan ini percontohan. Semua pihak, mulai dari pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan harus ikut mengawasi agar berjalan maksimal,” tegas Eva.(*)
