MATALENSAINDONESIA, Jakarta — Ribuan massa yang tergabung dalam gerakan rakyat agraria kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (13/10/2025).
Aksi tersebut menegaskan desakan agar Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI segera turun tangan menyelesaikan konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC di Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, para demonstran menegaskan bahwa pengukuran ulang HGU PT SGC merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar.
Tuntutan itu didasarkan pada dugaan bahwa perusahaan telah menguasai lahan melebihi batas yang sah, termasuk tanah ulayat, lahan rawa, dan tanah enclave milik rakyat.
“Kami tidak akan berhenti sebelum hak-hak rakyat dikembalikan. Ukur ulang adalah satu-satunya cara untuk memastikan batas yang sah dan keadilan bagi rakyat,” ujar salah satu perwakilan massa dalam orasinya di depan Gedung DPR RI.
Para peserta aksi menyoroti pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyebut sebagian lahan PT SGC merupakan aset Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai upaya pengalihan isu yang berpotensi memperlambat proses penyelesaian konflik.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan empat poin penolakan terhadap dalih tersebut, antara lain bahwa klaim kepemilikan oleh Kemenhan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau membatalkan ukur ulang, dan bahwa hak rakyat atas tanah tetap harus dikembalikan siapa pun pemilik aset negara tersebut.
“Kami menduga pengalihan isu ke Kemenhan adalah bentuk penghindaran tanggung jawab oleh ATR/BPN dan justru berpotensi melanggengkan perampasan hak rakyat,” tegas mereka dalam pernyataan tertulis.
Massa juga mendesak Pansus Agraria DPR RI untuk menjadikan konflik HGU PT SGC sebagai prioritas utama kerja, serta melakukan peninjauan lapangan (Sidak) dan verifikasi data secara independen.
Selain itu, mereka menuntut agar DPR memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Menteri ATR/BPN, Kemenhan, PT SGC, dan perwakilan masyarakat terdampak, untuk melakukan mediasi dan mencari solusi yang berpihak kepada rakyat.
“DPR RI tidak boleh menjadi penonton. Pansus Agraria harus menggunakan wewenangnya untuk memulihkan keadilan agraria yang selama ini diabaikan,” ujar orator lainnya.
Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan.
Para peserta menutup aksinya dengan seruan bahwa pengukuran ulang HGU PT SGC adalah harga mati dan simbol perjuangan rakyat untuk memperoleh keadilan agraria sejati di Indonesia. (*)
