MATALENASINDONESIA, TANGGAMUS – Proyek rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski menelan anggaran fantastis mencapai Rp2,875 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2025, hasil pengerjaan di lapangan dinilai tidak sebanding dengan besarnya dana yang dikeluarkan.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek dengan nama paket Rehab Bangunan Gedung Sekretariat DPRD ini dikerjakan melalui mekanisme tender pascakualifikasi. Secara administratif, proyek tersebut telah dinyatakan rampung 100 persen dengan diterbitkannya Provisional Hand Over (PHO).
Namun, pantauan di lokasi menunjukkan kondisi fisik bangunan yang jauh dari kata memuaskan. Beberapa temuan di lapangan meliputi:
-
Finishing Tidak Rapi: Ditemukan cat dinding yang sudah mulai mengelupas di beberapa titik.
-
Pengerjaan Parsial: Sejumlah pintu dan bagian atap tampak belum tersentuh perbaikan sama sekali.
-
Kualitas Estetika Rendah: Ruang-ruang yang direnovasi, termasuk ruang pimpinan dan fraksi, dinilai dikerjakan secara asal-asalan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Andi Gunawan, berkilah bahwa proyek ini bukanlah renovasi total. Ia menyebut pengerjaan hanya difokuskan pada skala prioritas.
“Tidak semuanya diganti. Fokusnya pada titik-titik tertentu seperti ruang pimpinan, ruang fraksi, dan bagian interior lainnya,” ujar Andi saat dimintai keterangan.
Meskipun Tim Verifikasi PHO yang diketuai oleh Andi Kholil telah meloloskan proyek ini, publik tetap mempertanyakan akuntabilitas tim tersebut. Pasalnya, sertifikat PHO merupakan bukti bahwa pekerjaan telah sesuai kontrak, namun fakta visual menunjukkan hal sebaliknya.
Kini, masyarakat dan pengamat kebijakan publik mendesak adanya evaluasi menyeluruh serta audit dari instansi terkait. Transparansi penggunaan anggaran serta honorarium tim verifikasi menjadi poin utama yang dituntut untuk dibuka ke publik guna memastikan tidak ada kerugian negara dalam proyek bermiliar-miliar tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, gedung yang seharusnya menjadi simbol kewibawaan wakil rakyat tersebut justru menyisakan kesan “semrawut” di mata masyarakat.
