MATALENSAINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan taringnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam evaluasi terbaru yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Lampung resmi dikategorikan sebagai daerah dengan Fiskal Kuat pada Tahun Anggaran 2025.
Prestasi ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD yang digelar di Jakarta, Selasa (24/12/2025). Lampung dinilai berhasil mencapai kemandirian fiskal yang solid, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini jauh lebih mendominasi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Belanja Daerah Agresif, Ekonomi Bergerak Hingga 23 Desember 2025, realisasi belanja APBD Lampung tercatat sangat progresif, mencapai angka yang melampaui rata-rata nasional provinsi sebesar 76,80 persen. Hal ini menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tidak hanya mampu merencanakan anggaran, tetapi juga efektif dalam mengeksekusinya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa realisasi yang tinggi ini adalah komitmen nyata untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Langkah konkret kami adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh OPD. Tujuannya jelas: agar anggaran ini memberikan dampak nyata, meningkatkan peredaran uang di daerah, dan membiayai pembangunan secara berkelanjutan,” ujar Marindo.
Dana Tidak Mengendap di Bank Satu poin penting yang menjadi catatan Kemendagri adalah posisi kas daerah Lampung yang berada di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar Rp1,35 triliun.
Berbeda dengan daerah yang sering mendapat teguran karena membiarkan dana mengendap, Lampung justru dinilai aktif mengalirkan kas daerahnya ke dalam program-program produktif dan pelayanan publik.
Strategi Menuju 2026 Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemprov Lampung ke depan akan fokus pada tiga hal utama:
-
Penguatan Perencanaan: Memastikan program dimulai lebih awal.
-
Sinergi Kabupaten/Kota: Menyelaraskan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah tingkat dua.
-
Pengawasan Internal: Menjaga agar transparansi dan akuntabilitas tetap tinggi meski belanja dipercepat.
“Dengan pengelolaan yang transparan dan adaptif, kami optimis APBD Lampung akan terus menjadi instrumen utama pembangunan yang inklusif,” tutup Marindo.
